Presiden Prabowo Subianto mengemukakan rencananya untuk membentuk pengadilan ad hoc yang ditujukan bagi para pemimpin dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah menjabat selama 30 tahun terakhir. Pernyataan ini disampaikan saat pidato dalam Sidang Tahunan DPR/MPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 14 Agustus.
Prabowo menegaskan, "Pengadilan ad hoc khusus untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin." Ia menyoroti bahwa Indonesia memiliki jumlah BUMN yang cukup banyak, mencapai 1.074 perusahaan, namun banyak di antaranya yang tidak beroperasi secara produktif dan terus mengalami kerugian.
Banyak BUMN Tidak Produktif
Menurut Prabowo, terdapat banyak BUMN yang tidak memberikan kontribusi positif dan terus merugi, meskipun laporan keuangannya menunjukkan keuntungan yang tidak realistis. "Banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus tapi laporannya untung, ngarang aja itu untungnya itu," ungkapnya.
Prabowo juga mengakui bahwa ia pernah menghadapi masalah dengan perusahaan asing yang berkolaborasi dengan BUMN. Dalam upayanya untuk memperbaiki situasi ini, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut telah mengambil langkah untuk menutup ratusan BUMN yang dianggap tidak produktif.
Target Pengurangan Jumlah BUMN
Dengan bangga, Prabowo melaporkan kepada majelis yang terhormat bahwa hingga saat ini, 290 BUMN telah ditutup. Ia menargetkan bahwa pada 31 Desember 2026, jumlah BUMN yang tersisa di Indonesia akan berkurang menjadi sekitar 300. "750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif," tambahnya.
