Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV, telah menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terkait Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Jambi. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan antara pemegang PBPH dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menghadapi musim yang rawan kebakaran.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sebagai dasar pembangunan nasional. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menerjemahkan arahan tersebut melalui penguatan sistem pencegahan serta kesiapsiagaan karhutla di seluruh wilayah Indonesia.
Pentingnya Keterlibatan KPH
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para pemegang PBPH serta perwakilan dari KPH di Provinsi Jambi. Keterlibatan KPH sangat penting karena mereka memiliki peran strategis sebagai pengelola wilayah, yang dapat memperkuat koordinasi, pemantauan, deteksi dini, dan respons awal terhadap potensi kebakaran di lapangan.
Untuk meningkatkan pemahaman peserta, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Jambi. Kepala BPHL Wilayah IV, Andi Rohaendi, menyatakan bahwa pencegahan adalah langkah paling efektif dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan semua pemegang PBPH harus terus diperkuat, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, hingga koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Komitmen Bersama untuk Zero Karhutla
Andi Rohaendi menambahkan, "Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi." Selama rapat, peserta juga mendapatkan informasi mengenai kondisi dan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan, prakiraan cuaca dan iklim, serta strategi penanggulangan bencana.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono, menekankan bahwa informasi cuaca dan iklim harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk pelaksanaan patroli dan peningkatan kesiapsiagaan di lapangan. "Karena kewaspadaan sejak dini menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, menyatakan bahwa penanganan karhutla memerlukan koordinasi yang cepat, tepat, dan terpadu, serta dukungan dari semua pihak terkait. "Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja," ujarnya.
Para pemegang PBPH juga didorong untuk memastikan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta sistem komunikasi. Di sisi lain, KPH diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pemantauan lapangan dan mendukung respons cepat jika terdeteksi titik panas atau indikasi kebakaran di wilayah kelolanya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh pemegang PBPH di Provinsi Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan, yang menegaskan tekad untuk mengedepankan upaya pencegahan dan meningkatkan kolaborasi dalam melindungi kawasan hutan dan lingkungan. Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Kehutanan berharap dapat membangun sinergi yang lebih kuat antara pemegang PBPH, KPH, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan pencegahan, deteksi dini, patroli, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan secara cepat dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara semua pihak dianggap sebagai kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan mendukung terciptanya Provinsi Jambi yang bebas dari kebakaran hutan dan lahan.
