Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang merancang sejumlah strategi guna memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2027. Pemerintah berencana untuk memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang bersumber dari dalam negeri dan juga akan mengelola utang secara aktif untuk mengurangi risiko serta biaya pembiayaan.
Ferry Ardianto, yang menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, mengungkapkan bahwa strategi pembiayaan utang pemerintah di tahun 2027 akan diarahkan untuk tetap menjaga keamanan, efisiensi biaya, dan terukur. "Dalam rangka mencari pembiayaan strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur. Jadi kita pertama memprioritaskan pembiayaan dari SBN domestik untuk mengurangi risiko eksternal," jelasnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/8).
Manajemen Utang yang Aktif
Ferry menambahkan bahwa pemerintah juga akan berusaha menjaga keseimbangan antara utang jangka pendek dan panjang untuk menghindari penumpukan risiko. Dengan menerapkan strategi ini, pemerintah memperkirakan bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) akan tetap berada dalam batas aman.
Ia juga mencatat bahwa ketidakpastian global masih menjadi tantangan, terutama terkait dengan biaya pembiayaan dan arus modal. Oleh karena itu, pemerintah akan mengelola risiko portofolio melalui diversifikasi tenor, jenis instrumen, mata uang, serta basis investor. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memitigasi risiko terkait tingkat bunga, nilai tukar, serta risiko pembiayaan kembali, sambil tetap menjaga biaya yang efisien dan terjangkau.
Rencana Pembiayaan yang Fleksibel
Dalam upaya memastikan pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN secara optimal di tengah dinamika pasar keuangan global, pemerintah akan menerapkan strategi penerbitan instrumen yang fleksibel, terukur, dan oportunistik dengan memprioritaskan pasar domestik untuk mendukung pendalaman pasar keuangan.
Ferry juga menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan tersebut disusun sejalan dengan target defisit APBN 2027 yang ditetapkan sebesar Rp671,12 triliun, atau sekitar 2,40 persen dari PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi defisit 2026 yang mencapai 2,82 persen dari PDB.
Dalam rancangan pembiayaan untuk tahun 2027, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah instrumen lain selain utang, seperti peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan sovereign wealth fund (SWF). Selain itu, saldo anggaran lebih (SAL) akan digunakan sebagai penyangga untuk menghadapi ketidakpastian. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, skema pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas juga direncanakan untuk tahun depan.
Ferry menekankan pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui Panda Bonds, serta memperluas pasar keuangan domestik dan pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan. "Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini akan dilakukan secara pruden, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengelolaan utang yang hati-hati, diversifikasi sumber pembiayaan, serta optimalisasi pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan," tutup Ferry.
