Indonesia Political Opinion (IPO) melaksanakan survei mengenai Evaluasi Kebijakan Publik dan Stabilitas Sosial-Politik Nasional yang diumumkan pada Sabtu, 8 Agustus. Salah satu fokus survei ini adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah Prabowo.
Survei menunjukkan bahwa 77 persen responden telah mengetahui tentang program MBG, baik sebagai penerima manfaat (22 persen), bukan penerima manfaat (41 persen), atau hanya mendengar dari orang lain (14 persen). Hanya 21 persen responden yang tidak mengetahui program ini secara langsung, dan tiga persen di antaranya sama sekali tidak pernah mendengar tentang MBG. IPO menyatakan bahwa sosialisasi program ini telah berhasil menjangkau sebagian besar masyarakat.
Tingkat Ketidakpuasan Publik
Namun, hasil survei juga mengungkapkan bahwa 63 persen responden merasa tidak puas atau sangat tidak puas dengan pelaksanaan program MBG. Dari jumlah tersebut, 51 persen menyatakan tidak puas, sementara 12 persen sangat tidak puas. Hanya 26 persen responden yang merasa puas atau sangat puas, dengan rincian 25 persen puas dan satu persen sangat puas.
Keyakinan Terhadap Keberlanjutan Program
IPO juga menilai keyakinan responden mengenai keberlanjutan program MBG, di mana 42 persen merasa sangat yakin program ini akan berlanjut. Sementara itu, 23 persen responden yakin, 14 persen tidak yakin, 12 persen sangat tidak yakin, dan sembilan persen tidak memberikan jawaban.
Dalam hal perlunya program MBG dilanjutkan, hanya sembilan persen responden yang merasa perlu dilanjutkan dengan evaluasi. Tujuh persen berpendapat program ini perlu diteruskan karena banyak siswa yang membutuhkannya, sementara sebelas persen merasa program MBG sebaiknya dalam bentuk uang tunai. Delapan persen lainnya berpendapat bahwa program ini perlu dikelola oleh sekolah.
Di sisi lain, 24 persen responden merasa program MBG tidak perlu dilanjutkan karena dianggap sebagai pemborosan. Enam belas persen menyatakan bahwa program ini tidak perlu dilanjutkan karena terdapat banyak masalah dalam tata kelola, sedangkan 21 persen berpendapat bahwa program ini berpotensi menjadi lahan korupsi. Tiga persen responden lainnya menyarankan agar program ini dihentikan sama sekali.
