Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat hanya 37 persen, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tempo Data Science antara 31 Juli hingga 11 Agustus 2026. Survei ini melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 38 provinsi, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa 62 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan buruk atau semakin memburuk.
Pakar Politik Soroti Evaluasi Pemerintahan
Dalam konteks ini, Prof. Ryaas Rasyid, seorang pakar politik dan ilmu pemerintahan, memberikan penilaian mengenai perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berpendapat bahwa evaluasi terhadap pemerintahan tidak perlu menunggu hingga masa jabatan lima tahun selesai. "Kalau begini terus iya (Pemerintahan Prabowo akan gagal). Banyak faktor sebenarnya, dan itu publik sudah tahu," ungkap Ryaas.
Ryaas menjelaskan bahwa latar belakangnya dalam bidang pemerintahan dan politik memungkinkannya untuk membaca pola yang terjadi sejak awal pemerintahan. Ia menggunakan analogi pertandingan sepak bola untuk menggambarkan bagaimana seorang ahli dapat memprediksi hasil sebelum pertandingan berakhir. "Sama dengan kalau ahli sepak bola melihat pertandingan sepakbola itu tidak perlu menunggu sampai babak kedua selesai baru dia tahu siapa menang," jelasnya.
Menurut Ryaas, tanda-tanda hasil pertandingan dapat terlihat dalam beberapa menit awal. "Itu 10 menit, 20 menit pertama, ahli sepak bola sudah tahu siapa yang bakal kalah atau siapa yang bakal menang," tambahnya. Ia menyatakan bahwa ia tidak perlu menunggu lima tahun untuk menyimpulkan bahwa jika pola yang sama terus berlanjut, maka pemerintahan tersebut pasti akan gagal. "Sekarang pun sudah bisa saya simpulkan, kalau ini pola yang sama bergerak terus sampai 5 tahun, itu sudah pasti gagal," tegasnya.
Kritik Terhadap Kinerja Pemerintahan
Ryaas juga mengkritik kinerja tim pemerintahan, mempertanyakan hasil kerja mereka yang dinilai belum terlihat secara nyata dan terukur. "Sekarang ini pemerintahan kita cuma ada presiden, timnya tidak kelihatan, tidak bekerja, tidak nampak prestasi yang bisa diukur," ujarnya. Ia juga menyoroti kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, mengaitkannya dengan indikator seperti nilai tukar rupiah, ekspor, dan tingkat pengangguran. "Ekonomi parah, tenaga lapangan kerja bahaya, dollar sampai sekarang sejak turun tidak pernah kembali," kata Ryaas.
Ia menambahkan bahwa kinerja ekspor tidak sesuai dengan harapan, dan terdapat banyak pengangguran, termasuk satu juta sarjana yang tidak memiliki pekerjaan. Ryaas mengaitkan berbagai masalah ini dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola negara. "Ini kan luar biasa, lalu isu-isu yang negatif yang muncul mengenai anjuran supaya orang-orang Indonesia yang tidak puas silahkan pergi saja. Ini semua bentuk-bentuk dari kepanikan dan ketidakmampuan untuk mengelola negara secara baik," ujarnya.
Ryaas menekankan bahwa perubahan tidak akan mudah dilakukan hanya dengan masukan dari luar pemerintahan. "Jadi sampai saya menjumpulkan bahwa tidak mungkin lagi diperbaiki. Dia harus memperbaiki dirinya sendiri," jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa saran dan nasihat dari pihak luar tidak akan berhasil jika tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan dari dalam pemerintahan.
Ryaas juga mencatat adanya resistensi di lingkungan pemerintah terhadap kritik dan koreksi. "Ada resistensi yang kuat pemerintahnya terlalu percaya diri atau mungkin pribadi presiden terlalu percaya diri sehingga sulit untuk masuk," katanya. Ia meyakini bahwa pandangan kritis terhadap pemerintahan bukan hanya datang darinya, melainkan juga dari banyak orang lain yang memiliki pemikiran jernih.
Terkait dengan penurunan tingkat kepuasan publik, Ryaas menganggap hasil survei sebagai sinyal yang perlu diperhatikan. Namun, ia menegaskan bahwa penilaiannya terhadap pemerintahan tidak hanya didasarkan pada angka survei. "Jelas itu alarm. Tapi saya lebih dari itu. Tanpa melihat itu pun saya sudah merasa dengan kinerja seperti ini, kasus MBG saja, korupsi di MBG itu menurut saya itu skandal besar," terangnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu sorotan Ryaas, yang menilai pentingnya program tersebut karena merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo dengan anggaran besar. "Itu program favorit presiden. Itu melibatkan dana ratusan triliun, kok dikorupsi secara terang-terangan oleh pimpinannya sendiri, apalagi yang tidak rusak?," sesalnya. Ryaas menekankan bahwa situasi yang terjadi pada program MBG sudah cukup untuk menunjukkan buruknya kinerja pemerintahan saat ini.
