Dunia gerakan mahasiswa di Surabaya tengah menjadi sorotan setelah beredarnya dokumen proposal dan tangkapan layar percakapan yang memunculkan tudingan bahwa nama Aliansi BEM Surabaya digunakan untuk mengajukan bantuan dana kepada pihak kepolisian.
Isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial sejak 21 Oktober 2026. Salah satu unggahan yang menjadi pemicu berasal dari akun Threads @iniolaaaa__, yang membagikan dokumen proposal dan percakapan yang diklaim berkaitan dengan pengajuan bantuan dana kepada Polda Jawa Timur dan kepolisian tingkat kota.
Tudingan yang kemudian berkembang di ruang digital cukup keras: gerakan mahasiswa disebut telah “dijual”, sementara proposal dan donasi dipertanyakan sebagai bagian dari hubungan pendanaan antara organisasi mahasiswa dan institusi yang selama ini juga menjadi objek kritik gerakan mahasiswa.
Namun, penelusuran terhadap sejumlah sumber menunjukkan kasus ini lebih kompleks daripada narasi viral yang beredar.
Dokumen yang beredar berjudul “Proposal Pengukuhan BEM Surabaya” dengan tema yang berkaitan dengan peneguhan gerakan mahasiswa Kota Pahlawan.
Dalam dokumen tersebut tercantum Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp39.150.000. Proposal tersebut disebut ditujukan kepada Polda Jawa Timur dan kepolisian tingkat kota untuk mendukung kegiatan pengukuhan pengurus Aliansi BEM Surabaya tahun 2025.
Beredarnya dokumen tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan.
Apakah proposal tersebut disetujui seluruh anggota aliansi?
Apakah pihak kampus atau BEM yang logonya tercantum mengetahui penggunaannya?
Apakah dana Rp39,15 juta benar-benar dicairkan?
Dan yang paling sensitif: apakah pemberian bantuan memiliki kaitan dengan sikap atau agenda gerakan mahasiswa?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian berkembang menjadi tudingan mengenai dugaan komersialisasi gerakan.
Unggahan yang beredar di media sosial menuding Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi, mengajukan proposal tersebut tanpa sepengetahuan sejumlah presiden BEM yang tergabung dalam aliansi.
Tangkapan layar percakapan yang beredar juga memuat klaim bahwa proposal diarahkan untuk disampaikan kepada pihak Polda Jawa Timur dan Polresta.
Namun informasi tersebut pada tahap awal berasal dari unggahan media sosial. Keaslian, konteks lengkap percakapan, proses persetujuan organisasi, maupun status pencairan dananya tidak dapat langsung disimpulkan hanya dari tangkapan layar.
Karena itu, tudingan bahwa gerakan mahasiswa “diperjualbelikan” tetap harus ditempatkan sebagai dugaan, bukan fakta final.
Salah satu hal penting yang ditemukan dalam penelusuran adalah bahwa kegiatan pengukuhan Aliansi BEM Surabaya bukan sekadar agenda yang hanya muncul dalam proposal.
PWMU.CO pada November 2025 melaporkan bahwa Aliansi BEM Surabaya memang menggelar Pengukuhan Kepengurusan, peluncuran buku “Reformasi Belum Usai”, rapat kerja, dan Simposium Sumpah Pemuda pada 31 Oktober hingga 1 November 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Attawhid Tower Universitas Muhammadiyah Surabaya dan dihadiri perwakilan mahasiswa dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
Fakta ini penting karena sebagian narasi viral menyebut kegiatan tersebut tidak ada atau fiktif.
Dengan adanya pemberitaan tentang pelaksanaan pengukuhan, dapat dipastikan bahwa setidaknya kegiatan pengukuhan memang pernah dilaksanakan.
Namun, keberadaan acara tidak otomatis menjawab persoalan lain seperti sumber dana, persetujuan anggota, mekanisme pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan.
Kontroversi semakin berkembang ketika sejumlah organisasi mahasiswa yang namanya berkaitan dengan Aliansi BEM Surabaya memberikan keterangan.
Presiden BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Rakan Naufal Arif, kepada IDN Times Jawa Timur menyatakan bahwa ITS sudah tidak menjadi bagian dari Aliansi BEM Surabaya sejak kepengurusan 2025.
Sementara Wakil Presiden DEMA UIN Sunan Ampel Surabaya, Fadlurrakhman Fazle Purwardana, menyebut organisasinya juga telah mengundurkan diri dan menyiapkan pernyataan sikap resmi terkait polemik tersebut.
Keterangan ini menjadi penting karena proposal yang beredar turut mencantumkan logo sejumlah perguruan tinggi.
Meski demikian, pencantuman sebuah logo tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh BEM atau institusi kampus terkait mengetahui maupun menyetujui pengajuan pendanaan tersebut.
Setelah isu berkembang, Nasrawi memberikan klarifikasi dan membantah tudingan bahwa pihaknya menjual gerakan mahasiswa.
Menurut keterangannya, proposal tersebut merupakan bagian dari upaya mencari dukungan atau partnership untuk membiayai kebutuhan pengukuhan pengurus Aliansi BEM Surabaya pada 2025.
Ia menyebut komunikasi dengan pihak kepolisian bermula ketika dirinya dihubungi unsur Intelkam Polda Jawa Timur dan ditawari bantuan untuk mendukung kegiatan organisasi mahasiswa.
Nasrawi mengatakan kerja sama semacam itu dilakukan untuk membiayai kebutuhan acara seperti konsumsi, penyewaan perangkat suara dan berbagai kebutuhan teknis lainnya.
Menurut versinya, proposal juga tidak hanya disampaikan kepada kepolisian. Pihaknya mengaku berupaya mengajukan sponsorship kepada pihak lain.
Klarifikasi tersebut menjadi sisi penting dari polemik ini karena memberikan penjelasan langsung dari pihak yang sebelumnya menjadi sasaran tudingan.
Bagian lain yang perlu diluruskan adalah soal nominal.
Di media sosial, angka Rp39,15 juta banyak dipahami seolah-olah sebagai dana yang telah diterima Aliansi BEM Surabaya dari kepolisian.
Namun Nasrawi menyatakan angka tersebut adalah nilai keseluruhan Rencana Anggaran Biaya kegiatan, bukan jumlah uang yang diberikan kepolisian.
Ia mengakui bahwa terdapat bantuan dari pihak kepolisian, tetapi menyebut nilainya hanya sebagian kecil dari total RAB tersebut.
Sampai saat ini, sumber terbuka yang ditelusuri belum memberikan rincian terverifikasi mengenai jumlah bantuan sebenarnya, tanggal pencairan, rekening penerima, maupun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Karena itu, menyebut Aliansi BEM Surabaya menerima Rp39,15 juta dari kepolisian sebagai fakta merupakan kesimpulan yang terlalu jauh.
Yang terkonfirmasi adalah: Rp39,15 juta merupakan nominal dalam RAB yang beredar.
Inilah bagian paling penting dari kasus tersebut.
Proposal sponsorship kepada pihak luar tidak otomatis berarti sebuah gerakan telah diperjualbelikan.
Untuk membuktikan adanya “jual beli gerakan”, dibutuhkan bukti bahwa bantuan dana diberikan dengan imbalan tertentu, misalnya perubahan sikap organisasi, pembatalan aksi, pengondisian tuntutan, penghentian kritik, atau instruksi lain yang berkaitan langsung dengan aktivitas politik atau gerakan mahasiswa.
Sampai informasi yang tersedia saat ini, bukti terbuka seperti itu belum terverifikasi.
Yang telah diketahui adalah adanya proposal, adanya bantuan yang diakui oleh pihak aliansi, serta polemik mengenai transparansi dan persetujuan internal organisasi.
Dengan demikian, istilah “jual gerakan” masih merupakan tudingan yang diperdebatkan.
Meski tudingan jual beli gerakan belum terbukti, hubungan pendanaan antara organisasi mahasiswa dan institusi negara tetap menimbulkan pertanyaan etis.
Mahasiswa secara historis memiliki fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah, aparat, serta kebijakan publik.
Karena itu, ketika sebuah organisasi mahasiswa menerima dukungan finansial dari institusi yang berpotensi menjadi objek kritik mereka sendiri, publik wajar mempertanyakan batas independensi organisasi.
Persoalan utamanya tidak hanya mengenai boleh atau tidak menerima bantuan.
Yang lebih penting adalah transparansi.
Siapa yang menawarkan bantuan?
Berapa nilai yang diberikan?
Siapa yang menyetujui?
Untuk apa dana digunakan?
Apakah ada persyaratan tertentu?
Dan apakah seluruh anggota aliansi mengetahui kerja sama tersebut?
Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah pendanaan tersebut merupakan sponsorship kegiatan biasa atau memiliki persoalan yang lebih serius.
Organisasi mahasiswa membutuhkan biaya untuk menjalankan kegiatan.
Seminar, konsolidasi, diskusi, rapat kerja, publikasi, transportasi hingga kebutuhan konsumsi tentu membutuhkan anggaran.
Pengajuan proposal kepada sponsor juga bukan praktik yang asing dalam kegiatan kemahasiswaan.
Namun persoalan muncul ketika proposal diajukan menggunakan nama banyak organisasi tanpa mekanisme persetujuan yang jelas atau ketika sumber pendanaan tidak diketahui anggota.
Dalam konteks tersebut, transparansi menjadi syarat penting.
Dana organisasi bukan hanya persoalan nominal. Ia berkaitan dengan kepercayaan anggota dan independensi gerakan.
Kasus Aliansi BEM Surabaya menunjukkan bagaimana tangkapan layar dapat memicu pengawasan publik secara cepat.
Unggahan di Threads dan Instagram membuat dokumen yang sebelumnya berada di lingkungan terbatas menjadi konsumsi publik.
Namun media sosial juga memiliki keterbatasan.
Potongan chat bisa kehilangan konteks.
Dokumen dapat disebarkan tanpa penjelasan lengkap.
Dan tudingan dapat berkembang jauh lebih cepat daripada proses verifikasi.
Karena itu, informasi digital seharusnya digunakan sebagai titik awal untuk melakukan pemeriksaan, bukan sebagai dasar tunggal untuk menjatuhkan kesimpulan.
Agar polemik ini benar-benar terang, terdapat beberapa hal yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Pertama, berapa jumlah persis bantuan yang diberikan kepada Aliansi BEM Surabaya?
Kedua, apakah bantuan tersebut berasal dari anggaran resmi atau bentuk dukungan lain?
Ketiga, bagaimana mekanisme pencairan dan laporan pertanggungjawabannya?
Keempat, siapa saja pengurus yang mengetahui dan menyetujui pengajuan proposal tersebut?
Kelima, apakah terdapat syarat atau kesepakatan tertentu dalam pemberian bantuan?
Keterangan dari Polda Jawa Timur, pengurus aliansi, serta organisasi mahasiswa yang namanya tercantum dalam dokumen akan menjadi penting untuk menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh.
Terungkapnya polemik proposal ini juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh aksi mahasiswa dilakukan karena kepentingan finansial.
Gerakan mahasiswa terdiri dari banyak organisasi, kampus, jaringan, dan kelompok yang memiliki mekanisme serta sumber pendanaan berbeda.
Dugaan pelanggaran dalam satu organisasi harus diperiksa secara spesifik dan tidak digeneralisasi terhadap seluruh demonstrasi maupun mahasiswa.
Sebaliknya, organisasi mahasiswa juga perlu memahami bahwa ketika mengatasnamakan kepentingan publik, standar transparansi yang dituntut masyarakat akan menjadi lebih tinggi.
Polemik Aliansi BEM Surabaya pada akhirnya bukan hanya soal angka Rp39,15 juta.
Kasus ini membuka diskusi yang jauh lebih penting mengenai independensi, pendanaan, dan akuntabilitas gerakan mahasiswa.
Fakta yang dapat dikonfirmasi sejauh ini menunjukkan proposal dengan RAB Rp39,15 juta memang beredar dan kegiatan pengukuhan memang pernah digelar. Koordinator Aliansi BEM Surabaya juga mengakui adanya bantuan dari pihak kepolisian, tetapi membantah nominalnya mencapai Rp39 juta dan menolak tudingan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk penjualan gerakan.
Viral Dugaan Gerakan Demo Diperjualbelikan: Proposal Rp39 Juta Aliansi BEM Surabaya Jadi Sorotan
Dunia gerakan mahasiswa di Surabaya tengah menjadi sorotan setelah beredarnya dokumen proposal dan tangkapan layar percakapan yang memunculkan tudingan bahwa nama Aliansi BEM Surabaya digunakan untuk....
