DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Millennium Public Pulse 28 mengadakan dialog antargenerasi di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh PDIP. Dalam acara tersebut, hadir mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), alumnus Fakultas Hukum UI Saddam Permana, dan aktivis Gustika Jusuf Hatta.
Pentingnya Transparansi Anggaran
Dalam dialog tersebut, Ahok menekankan perlunya transparansi anggaran yang dapat dicapai melalui pengembangan teknologi, seperti yang telah diterapkan di Jakarta. Dia menjelaskan bahwa teknologi seharusnya dapat mencegah kebocoran anggaran, bukan membiarkannya terjadi. "Saya di DKI berani buka semua. Sampai beli air minum kemasan, anda bisa baca di dalam website," ujarnya.
Ahok juga mendorong penggunaan sistem anggaran berbasis teknologi dan menyerukan agar publik mendukung undang-undang pembuktian terbalik terkait harta pejabat. Dia menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk menyita kekayaan pejabat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pembagian Hasil Sumber Daya Alam
Selain membahas transparansi anggaran, Ahok juga menyoroti pentingnya pembagian hasil sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar. "Kalau produksi emas 1.000 ton, 200 ton itu milik daerah. Tinggal pusat dapat 20 persen sebagai management cost," katanya.
Ahok menambahkan bahwa jabatan publik seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kekuasaan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk mengelola keadilan sosial. "Jadi, kita harus jadi pejabat adalah administrator untuk mewujudkan keadilan sosial," ujarnya.
Sementara itu, Saddam mengangkat isu mengenai pola "no viral, no justice" dalam penegakan hukum. Gustika juga memberikan perhatian pada pemotongan anggaran untuk perpustakaan, meskipun minat baca generasi Z mengalami peningkatan. "Dengan fakta itu, malahan anggaran perpustakaan dipotong," ujarnya.
Gustika menekankan bahwa keputusan pemerintah dalam pembagian anggaran menunjukkan masalah mendasar, yaitu data yang tersedia tidak dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan. "Banyak data yang dikumpulkan dengan banyak tenaga yang selalu disodorkan ke pembuat kebijakan, tetapi selalu kayanya enggak pernah dilihat," tambahnya.
