Arah kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kelanjutan dari pola kepemimpinan Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Meskipun kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 diiringi narasi keberlanjutan, terdapat perbedaan mendasar dalam cara kedua pemimpin tersebut memandang masa depan Indonesia.
Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, berpendapat bahwa seandainya Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024, publik mungkin tidak akan mengalami keterkejutan yang sama seperti saat ini. Anies sejak awal mengusung tema perubahan dalam kampanyenya, sementara Prabowo lebih dekat dengan dukungan politik pemerintahan Jokowi. "Kalau mau ekstrem, kalau kita mencoba berimajinasi tentang kalau Anies yang menang kemarin, jangan-jangan perubahan dan kekagetan yang terjadi tidak akan sebesar ketika Prabowo yang sekarang kemudian jadi presiden," ungkap Yunarto dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Helmy Yahya Bicara.
Paradoks Politik Pasca-Pilpres 2024
Pernyataan Yunarto mencerminkan paradoks politik setelah Pilpres 2024. Sosok yang awalnya dianggap sebagai penerus justru menunjukkan arah pembangunan yang berbeda dari pendahulunya. Narasi perubahan yang dibawa Anies menjadi alat untuk memahami dinamika pemerintahan Prabowo saat ini. Menurut Yunarto, Prabowo tidak hanya melanjutkan kebijakan Jokowi, tetapi juga memiliki doktrin dan visi pembangunan mandiri yang telah ada jauh sebelum ia menjabat sebagai presiden.
Yunarto mengacu pada buku Prabowo yang berjudul "Paradoks Indonesia dan Solusinya" sebagai salah satu rujukan utama untuk memahami gagasan dan arah kebijakan Prabowo. "Kalau dari sisi substansi kebijakan, Prabowo kita baca bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya. Itu buku yang paling menggambarkan isi kepalanya," jelasnya. Ia menilai bahwa berbagai kebijakan yang diimplementasikan selama dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan konsistensi dengan ideologi yang diyakininya.
Agenda Prioritas Nasional Era Prabowo
Yunarto juga menyoroti beberapa agenda prioritas nasional di era Prabowo, seperti ketahanan pangan, kemandirian energi, dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sektor-sektor ini sangat penting untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan membantu Indonesia keluar dari jebakan middle income trap. "Ketahanan pangan, ketahanan energi, alutsista dalam konteks melepaskan middle income trap, melepaskan kutukan negara tropis yang hidup hanya dari sumber daya alam," tuturnya.
Ia berpendapat bahwa kebijakan mandiri yang diambil Prabowo menunjukkan kerangka berpikir yang berbeda dalam mengelola negara. Kesamaan koalisi politik saat pemilu tidak menjamin adanya kesamaan visi pembangunan saat berkuasa. Yunarto menekankan bahwa kelompok yang paling merasakan perubahan arah kebijakan ini adalah para pendukung setia Jokowi. "Tapi yang menurut saya berubah adalah terutama ya segmen pemilih Jokowi yang merasa continuity akan terbangun seperti apa yang dijalankan oleh Jokowi ketika Prabowo terpilih," ujarnya.
Ekspektasi tinggi tersebut sebelumnya didasarkan pada imajinasi kolektif mengenai pemerintahan Prabowo-Jokowi. "Karena imajinasinya adalah pemerintahan Prabowo-Jokowi," katanya. Namun, kenyataan politik menunjukkan bahwa hubungan antara kedua tokoh tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kesinambungan kepemimpinan. "Pada dasarnya dua orang ini, saya selalu mengatakan, dua makhluk yang punya imajinasi berbeda tentang Indonesia," tambah Yunarto.
Perbedaan pandangan ini menjadi kunci mengapa sebagian pendukung Jokowi merasa terkejut ketika Prabowo melaksanakan agenda pemerintahannya secara mandiri tanpa pengaruh dari pendahulunya. "Itu yang menyebabkan orang kaget. Orang yang paling kaget terutama dengan kebijakan dua tahun ini menurut saya adalah pecinta Jokowi yang tadinya merasa Prabowo akan seperti Jokowi atau akan membuat keberlanjutan seperti yang dimaui Jokowi atau seperti yang dimaui oleh Jokowi. Dan tidak terjadi sekarang," ujarnya. Pandangan ini menegaskan adanya jarak antara ekspektasi politik para pemilih dan realitas pengelolaan pemerintahan yang berlangsung. Dengan demikian, kemenangan Prabowo tidak menjamin keberlanjutan seluruh agenda Jokowi secara mutlak.
