JAKARTA, iNews.id – Krisis air, perubahan iklim, serta keselamatan jurnalis di wilayah konflik merupakan isu global yang mendesak untuk mendapatkan perhatian dari berbagai negara. Isu-isu ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah dan organisasi internasional, tetapi juga menjadi topik diskusi di kalangan anak muda dari berbagai belahan dunia. Sebanyak 700 delegasi yang berasal dari 25 negara berkumpul untuk membahas berbagai masalah tersebut dalam acara Asia World Model United Nations (AWMUN) XV.
Konferensi ini mengusung tema 'Membangun Masa Depan yang Adil dan Berkelanjutan: Perdamaian, Keamanan Air, dan Inklusi Sosial', yang menekankan pentingnya hubungan antara perdamaian, keamanan air, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi sosial. Salah satu isu utama yang dibahas adalah dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, yang meresmikan konferensi ini, menegaskan bahwa dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata oleh semua kelompok masyarakat.
Dampak Perubahan Iklim pada Berbagai Sektor
Menurut Jumhur, bagi petani, ketersediaan air sangat menentukan hasil panen. Sementara itu, bagi masyarakat pesisir, kondisi air berhubungan langsung dengan kelangsungan mata pencaharian mereka. Di area perkotaan, masalah air juga terkait dengan akses terhadap air bersih dan risiko banjir. "Bagi seorang petani, air dapat menentukan apakah akan ada hasil panen. Bagi masyarakat pesisir, air dapat menentukan apakah mereka dapat terus menjalankan mata pencaharian mereka. Bagi sebuah kota, air dapat menentukan apakah hari esok akan membawa air bersih atau banjir lainnya," ungkapnya.
Dia juga menambahkan bahwa ketidaksetaraan dalam dampak perubahan iklim perlu menjadi pertimbangan saat merumuskan solusi, terutama untuk masyarakat dan ekosistem yang rentan. Namun, isu lingkungan bukanlah satu-satunya topik yang diangkat dalam AWMUN XV. Para delegasi juga membahas kebebasan pers di wilayah konflik, perlindungan warisan budaya dari dampak pariwisata massal, serta perlindungan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Diskusi tentang Kebebasan Pers dan Perlindungan Budaya
Dalam forum United Nations Human Rights Council (UNHRC), peserta membahas upaya untuk menjamin kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di daerah yang mengalami konflik bersenjata. Sementara itu, forum UNESCO mengangkat isu perlindungan warisan budaya dari dampak negatif pariwisata massal. Isu ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari diskusi melalui forum International Labour Organization (ILO), yang menyoroti dampak sosial ekonomi dari PHK massal dan pentingnya praktik ketenagakerjaan yang adil.
Forum Disarmament and International Security Committee (DISEC) membahas upaya untuk memerangi perdagangan senjata lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Dua forum United Nations Environment Programme (UNEP) juga mendiskusikan penguatan perlindungan lingkungan dalam proyek reklamasi global. Berbagai topik ini menuntut peserta untuk melihat isu dari berbagai perspektif. Mereka berperan sebagai perwakilan negara, melakukan riset, menyusun argumen, membangun aliansi, bernegosiasi, dan merancang resolusi bersama.
Presiden International Global Network (IGN), Muhammad Fahrizal, menyatakan bahwa tantangan global saling terkait, sehingga penyelesaiannya memerlukan kerja sama dan pemahaman terhadap perbedaan. "Tanpa keadilan, perdamaian tidak akan bertahan. Tanpa air yang bersih dan aman, masyarakat tidak akan dapat berkembang. Dan tanpa inklusi sosial, kemajuan akan selalu meninggalkan seseorang di belakang," jelasnya.
Fahrizal menambahkan bahwa pengalaman Model United Nations (MUN) bukan hanya sekadar kompetisi, melainkan juga kesempatan untuk memahami perspektif yang berbeda dan mencari kesepakatan melalui diplomasi. "Diplomasi yang sesungguhnya dimulai ketika kita memahami bahwa orang di seberang kita mungkin melihat dunia dengan cara yang berbeda—dan kita tetap memilih untuk mendengarkan," tuturnya.
Hasil pembahasan yang dirumuskan dalam sidang komite kemudian dibawa ke AWMUN Multistakeholder Forum. Forum ini mempertemukan Direktur United Nations Information Centre (UNIC), perwakilan organisasi nonpemerintah lokal di Bali, Board of Dais AWMUN, delegasi terpilih, serta sejumlah kepala sekolah di Bali. Dalam forum tersebut, peserta mendiskusikan rancangan resolusi yang telah disusun selama sesi komite, serta memberikan kesempatan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan perspektif dan masukan terhadap gagasan yang dirumuskan oleh para delegasi.
AWMUN XV dihadiri oleh peserta dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Australia, Bangladesh, Hungaria, India, Irlandia, Jepang, Malaysia, Filipina, Afrika Selatan, Singapura, Thailand, dan Uganda. Para peserta juga berinteraksi dengan Board of Dais dari sejumlah negara, seperti Spanyol, Slovakia, Taiwan, Belgia, Prancis, dan Malaysia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh IGN, sebuah organisasi pendidikan internasional yang mengembangkan program kepemimpinan dan forum kepemudaan. Sejak berdiri pada tahun 2016, IGN telah menjalankan program seperti Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) dan AWMUN, dengan lebih dari 30.000 alumni delegasi dari lebih dari 160 negara.
AWMUN XV juga mendapatkan pengakuan dari Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dengan predikat Bintang 4 dalam kategori kompetisi tingkat internasional. Melalui forum ini, para delegasi mendapatkan kesempatan untuk memahami bahwa isu lingkungan, keamanan, hak asasi manusia, dan ketenagakerjaan saling terkait satu sama lain. Proses diplomasi yang mereka pelajari menjadi latihan untuk menyampaikan kepentingan, mendengarkan pandangan yang berbeda, dan mencari kesepakatan di tengah beragam kepentingan.
