Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, mengumumkan bahwa mulai besok, tidak akan ada keterlibatan anggota keluarga dalam struktur pemerintahan provinsi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemprov Kaltim.
Rudy Mas'ud menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan tidak melibatkan keluarga dalam struktur pemerintahan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari nepotisme. "Kami ingin semua kebijakan dapat dipahami oleh masyarakat dan diawasi secara langsung," ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian, diharapkan Pemprov Kaltim dapat beroperasi dengan lebih baik dan transparan.
Keputusan ini menjadi bagian dari upaya Rudy Mas'ud untuk memperbaiki citra pemerintahan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau oleh masyarakat dan diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Kaltim.
