Tony Rosyid, seorang pengamat politik, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi tantangan politik yang signifikan. Penilaian tersebut muncul setelah dua lembaga survei, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia, merilis hasil simulasi elektabilitas calon presiden yang menempatkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di atas Prabowo.
Hasil Survei yang Mengguncang
Menurut Tony, temuan dari kedua lembaga survei tersebut berpotensi mengubah dinamika politik nasional jika tren ini berlanjut. Ia menekankan pentingnya publik untuk memperhatikan hasil survei yang dirilis hampir bersamaan oleh SMRC dan Indikator. "Kalau SMRC publish tingkat elektabilitas Prabowo, ini akan jadi sesuatu dan berpotensi membuat goncangan," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kedua survei menunjukkan pola yang serupa, di mana Prabowo tertinggal jauh dari Dedi Mulyadi, yang merupakan kader Gerindra. Tony juga mencatat bahwa sering kali muncul pertanyaan mengenai siapa yang mendanai lembaga survei tersebut. "Orang awam seringkali bertanya siapa yang membiayai kedua lembaga survei ini?," ucapnya. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini tidak akan mengurangi kredibilitas hasil survei.
“Siapapun yang di belakang dan membiayai kedua lembaga survei itu, sama sekali tidak akan mengurangi validitas dan objektivitas hasilnya,” tambahnya. Tony menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai pendanaan lebih berkaitan dengan strategi politik yang sedang berlangsung.
Dedi Mulyadi Memimpin dalam Simulasi
Tony kemudian memaparkan hasil simulasi dari kedua lembaga survei. SMRC dan Indikator melakukan survei dengan berbagai simulasi, baik semi terbuka maupun tertutup. Hasilnya menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo jauh tertinggal di belakang Dedi Mulyadi. Dalam survei semi terbuka SMRC yang dilaksanakan pada periode 5-19 Juli 2026, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas sebesar 35 persen, diikuti oleh Prabowo dengan 14,5 persen dan Anies Baswedan 8,2 persen. Sementara itu, dalam survei Indikator yang dilakukan pada periode 14-24 Juli 2026, Dedi Mulyadi meraih 32,4 persen, Prabowo 18,8 persen, dan Anies Baswedan 11,6 persen.
“Kedua survei menunjukkan bahwa elektabilitas Dedi Mulyadi berada di posisi teratas. Apakah ini kinerja Dedi Mulyadi seorang diri, atau ada tokoh besar yang sedang memainkannya? Rumor beredar Dedi Mulyadi mulai berseteru dengan elit Gerindra,” jelasnya. Tony juga tidak menutup kemungkinan bahwa Dedi Mulyadi akan kembali ke Golkar, mengingat Ketua Umum Golkar adalah Bahlil, yang merupakan orang kepercayaan Jokowi.
Ancaman bagi Prabowo
Menurut Tony, tren penurunan elektabilitas Prabowo akan menjadi tantangan serius jika tidak segera ditangani. “Apakah hasil survei ini bisa berubah? Sangat bisa! Hanya saja, berdasarkan pengalaman, jika elektabilitas penguasa mengalami tren turun, apalagi dalam jangka panjang, maka akan sulit untuk pulih,” ungkapnya. Meskipun masih ada harapan, Tony menyatakan bahwa jalannya cukup rumit. Penurunan tingkat kepuasan, kepercayaan, ekspektasi, dan elektabilitas menjadi tantangan serta ancaman bagi posisi Prabowo.
Ia menguraikan sejumlah dampak yang mungkin muncul jika kondisi ini berlanjut. “Turunnya tingkat kepuasan dan elektabilitas Prabowo berpotensi membawa konsekuensi cukup serius,” ujarnya. Pertama, pemerintah berpotensi kehilangan kepercayaan publik. Kedua, kelompok politik di luar pemerintahan akan semakin intensif membangun konsolidasi. Ketiga, pendukung yang bersifat moderat dan pragmatis bisa mulai ragu. “Bahkan tidak menutup kemungkinan hasil survei SMRC dan Indikator ini akan mendorong sejumlah pendukung istana berkhianat,” terangnya.
“Dalam sejarah, kekuasaan yang melemah selalu melahirkan pengkhianatan. Pengkhianatan menjadi salah satu anak kandung dari melemahnya kekuasaan,” tambahnya. Selain itu, Tony juga melihat bahwa situasi ini berpotensi memicu lahirnya kebijakan yang keliru. “Keempat, tiga efek di atas berpotensi menciptakan kepanikan sehingga lahir sikap politik dan kebijakan yang blunder,” tegasnya.
Usulan Strategis untuk Prabowo
Tony menyarankan agar Prabowo mengambil langkah-langkah strategis untuk merespons situasi ini. Ia mengusulkan perombakan jajaran pemerintahan, termasuk di kementerian, lembaga negara, hingga BUMN. “Ganti sejumlah orang di struktur kekuasaan dengan SDM yang lebih profesional, termasuk mengganti Kapolri dan Panglima TNI yang sudah terlalu lama menjabat, agar terjadi penyegaran di dua institusi ini,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong Prabowo untuk membuka ruang bagi kekuatan politik di luar koalisi. Mengajak kekuatan-kekuatan politik yang selama ini masih berada di luar koalisi untuk bergabung. Ia bahkan menyarankan agar PDIP mendapatkan jatah 3 hingga 5 kursi menteri. “Berikan 3-5 menteri buat PDIP,” tegasnya.
Menurutnya, langkah ini akan mengurangi pengaruh kelompok yang disebutnya sebagai orang-orang Jokowi di pemerintahan. “Karena PDIP tidak mau bergabung jika ada orang-orang Jokowi di istana, maka tak ada pilihan lain kecuali mengganti orang-orang Jokowi dengan PDIP,” ujarnya. Tony juga mengusulkan agar Anies Baswedan diberikan posisi strategis di pemerintahan. “Jika Anies Baswedan dijadikan mensesneg atau seskab misalnya, keadaan Prabowo ada kemungkinan bisa berubah,” tuturnya. “Anies, selain punya pendukung dalam jumlah besar dan cukup militan, secara skill bisa ditugaskan untuk mengorkestrasi kementerian dan lembaga negara agar bisa bekerja lebih profesional,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa langkah tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. “Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada tantangan. Tantangan yang berat adalah ketika menghadapi dilema,” tandasnya. Tony menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan saat menghadapi dilema politik. “Jika dilema terus dibiarkan, maka seorang pemimpin lambat laun akan melemah dan pada akhirnya tumbang. Apakah Prabowo akan tegas bersikap terhadap dilema-dilema itu? Terutama dilema dalam menghadapi Geng Solo,” pungkasnya.
